[Terbaru][6]

Nasional
Internasional
Sepak Bola
Hukum
Kesehatan
Teknologi
Politik
Kriminal
Sejarah
Inspiratif
F2
MotoGP
Basket
Bisnis
F1
Tinju
loading...

Jangan Macam-macam Saat Minggu Tenang Pilkada Serentak


LiputaNesia.id - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengimbau kepada semua pihak agar tidak melakukan pengerahan massa pada minggu tenang sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang serentak akan dilakukan pada 15 Februari mendatang.

"Terkait pengerahan massa kan sudah ada aturannya, KPU, Bawaslu akan memberikan guidance (arahan) yang dilarang dan tidak dilarang seperti apa, yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa," ujar Wiranto.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menegaskan, jika ada yang melakukan pelanggaran, maka aparat pemerintah siap menindak tegas.

Wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

"Maka saya instruksikan kepada aparat keamanan bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu, kepada siapapun yang ganggu pilkada serentak," ujarnya.

"Termasuk dalam minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," tambahnya.

Siapa yang akan menggelar aksi pada minggu tenang, Wiranto tidak merinci dalam kesempatan tersebut.

Namun seperti yang diutarakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membeberkan bahwa ada kelompok yang akan menggelar aksi pada minggu tenang.

Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo juga tidak merinci siapa yang akan menggelar aksi tersebut dan di mana aksi itu akan berlangsung. Namun ia menyebutkan bahwa aksi tersebut antara lain terkait kelompok keagamaan.

Namun sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

"Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi," kata Rizieq.

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga senada dengan Wiranto. Ia berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama masa minggu tenang jelang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.

"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga pasangan calon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan jelang Pilkada selain Aceh, Papua dan Banten.

Namun dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

Dia mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Hari ini akan dibahas soal pengamanannya dengan Menko Polhukam. Apapun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.

Brimob Digeser
Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menanggapi kabar pergeseran Pasukan Brimob dari berbagai daerah di penjuru tanah air ke daerah rawan konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Boy mengatakan pergeseran pasukan (serpas) dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Praja (operasi pengamanan Pilkada).

"Sifatnya rencana pengamanan. Kalau bergeser, namanya serpas (pergeseran pasukan), dalam rangka Operasi Mantap Praja. Biasa itu, hal-hal lazim yang dilakukan Polri," ujar Boy.

Pola pergeseran pasukan Brimob lanjut Boy dilakukan dengan cara menarik pasukan yang bertugas di daerah yang tidak menyelenggarakan agenda Pilkada Serentak 2017.

"Ini kan 101 daerah (yang melakukan Pilkada Serentak), tidak semuanya melakukan Pilkada. Tidak semua Polres, Polda tingkat kepadatannya (agenda pengamanannya) sibuk. Seperti Jawa timur Pilkadanya cuma 1," jelas Boy.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menuturkan data detil jumlah pasukan yang terkena pergeseran dan pemetaan serpas tak dapat diungkapkan ke publik. Namun ada tujuh indikator yang menjadi dasar serpas.


"Indikator kerawanan itu daerah tersebut pernah berkonflik, pernah terjadi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), ada sengketa batas wilayah, karakteristik daerah itu sendiri, persaingan yang tinggi antar pasangan calon, letak geografis yang jauh dari jangkauan dan kesiapan penyelenggara Pilkada," terang Martinus.

Ponpes di Jatim Didata
Selain melakukan pergeseran pasukan Brimob, Mabes Polri juga akan melakukan pendataan terhadap pondok pesantren di Jawa Timur.

Pendataan tersebut merupakan program Polda Jawa Timur agar adanya sinergitas antara polisi dengan ulama.

"Jadi pendataan yang dimaksud untuk lebih mendapatkan data yang akurat dari tiap-tiap Polres keberadaan alim ulama," ujar Boy.

Polda Jatim, kata Boy, kerap mengikutsertakan ulama dalam berbagai acara keagamaan di Polda, seperti perayaan hari besar.

Ia mengatakan, sebelumnya mungkin banyak ulama atau tokoh agama yang luput dari undangan Polda Jatim.

"Karena lazimnya juga ada unsur pergantian dari unsur tokoh dari pimpinan pondok dari kemungkinan diganti dengan generasi berikutnya. Lebih kepada updating lagi," kata dia.

Menurut Boy, pendataan ulama di Jawa Timur sudah berjalan cukup lama. Polisi melibatkan tokoh agama untuk membantu menjaga situasi keamanan.

Saat ini, pendataan tersebut hanya berlaku di Jawa Timur karena merupakan program tersendiri. Boy sendiri sempat mengalaminya saat menjadi Kapolres Pasuruan."Saya jadi Kapolres itu berkeliling ke pesantren, bertemu dengan alim ulama. Sudah lama sekali," kata Boy.

Boy membantah pendataan ulama berkaitan dengan isu intoleransi yang belakangan menyeruak. Dengan ada pendataan ulama, kata dia, maka konflik atau gesekan kecil di masyarakat bisa dicegah dengan pendekatan yang lembut.


Sumber: tribunnews.com
REMI13 adalah Agen Poker, DominoQQ, Ceme, Sakong & Capsa Online Indonesia dengan predikat 'Pendatang Baru Terbaik'. Situs Poker Online satu ini menyediakan pelayanan yang profesional serta proses Deposit / Withdraw yang super cepat, kurang dari 3 menit jika bank tidak terjadi gangguan / offline.

LiputaNesia.id

Kumpulan Berita Terkini dan Viral

Start typing and press Enter to search

close
Poker Online Indonesia Terpercaya